About reformasi intelijen
About reformasi intelijen
Blog Article
Dihadapkan oleh perubahan besar politik, ekonomi dan keamanan international yang tidak lagi menganut konsep bipolar, telah merubah potensi ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia. Hal ini tentunya menuntut intelijen Indonesia, sebagai pengemban fungsi deteksi dan cegah dini, mampu mengidentifikasi kerawanan dan ancaman terhadap kewibawaan kedaulatan negara secara Qualified, tanpa mengurangi prinsip-prinsip bekerja dalam diam.
Human rights teams heavily criticized the contents of the Corruption Eradication Commission’s condition equipment civic information take a look at, an Test ahead of KPK employees change their standing into condition equipment. Quite a few queries ended up considered sexist, unethical and irrelevant to your tasks and responsibilities of an anti-corruption agency workers.
Though the revisions into the Electronic Details and Transactions Legislation make far more particular what online insulting or defamation are, activists remain expressing worry that the legislation makes use of overly broad and obscure conditions and vests excessive electricity with the government.
Selain itu, diversifikasi ekonomi juga menjadi faktor penting. Misalnya, Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata perlu mengembangkan sektor lain, seperti pertanian dan industri kreatif, untuk meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal.
Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara.
e. foundations proven below overseas guidelines, to work in Indonesian territory, furnished which the operation is in partnership having an Indonesian Basis and only within the parts of social, religion and humanity.
For that reason, there is not any Total prerequisite that a foundation must give community reward, versus serving only its stakeholders. It will depend on the inspiration’s statutory uses.
Nevertheless, the lawsuit can only cover if the minister has adopted the administrative prerequisites. It remains to be unclear if the court docket will take into account The federal government’s cause to label a corporation as “anti-Pancasila”.
Members of Indonesia’s Residence of Reps have arrive under fireplace for passing a legislation offering themselves powers to obstruct corruption investigations and also press fees against their critics.
Period orde baru meninggalkan legacy intelijen, dengan stigma sebagai alat represif penguasa terhadap kelompok oposisi dan menyebar teror untuk menciptakan rasa takut publik. Kekuasaan situs web orde baru, telah memfasilitasi kewenangan intelijen tanpa batas.
Oleh sebab itu jika karakter intelijen yang independen dirusak oleh kepentingan politik, maka Indonesia kehilangan imunitas terhadap kerawanan dan ancaman yang semakin kompleks.
Perjalanan demokrasi di Indonesia masih dalam proses untuk mencapai suatu kesempurnan. Wajar apabila dalam pelaksaannya masih terdapat ketimpangan untuk kepentingan penguasa semata. Penguasa hanya mementingkan kekuasaan semata, tanpa memikirkan kebebasan rakyat untuk menentukan sikapnya . Sebenarnya demokrasi sudah muncul pada zaman pemerintahan presiden Soekarno yang dinamakan model Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto design demokrasi yang dijalankan adalah product Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, model demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya. Begitu pula kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah.
Tapi akhirnya teroris memutuskan untuk melakukan aksinya di Indonesia karena faktor-faktor sebagai berikut ini, Pertama
and from conducting things to do that disrupt general public get and very well-getting. Violations of these types of provisions could result in the dissolution from the CSO. In addition, this Regulation provides discriminatory and abnormal bureaucratic controls more than Worldwide CSOs.